Rabu, Oktober 01, 2014

Musrenbang

Paparan Provin, Kementrian Musren RKPD 2013

Samarinda, 8/4/12. Materi paparan Gubernur Kaltim pada pembukaan Musrenbang Kaltim RKPD Tahun 2013 di Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim, Jl. paparan_gub_kaltim_9_apr_12Gadah Mada Nomor 2 Samarinda.  paparan_gub_kaltim_9_apr_12.jpg,

 

Musrenbang Kab. Berau 2012

Tanjung Redeb, 22/3/12. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupataen Berau tahun 2012 dalam rangka menyusun Rencana Kerja 1._musren_berau_12Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Berau tahun 2013 di komplek perkantor kantor Bupati Berau, dihadiri peserta kurang lebih tiga ratus orang yang berasal dari SKPD di lingkungan Kabupaten Berau, dan para Camat se Kabupaten Berau. Sementara yang berasal dari Bappeda Kaltim dihadiri oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Ir. Tri Murti Rahayu,M.Si mewakili Kepala Bappeda Kaltim dalam memberikan arahan dan pemaparan dengan tema “Memantapkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Program Pro Rakyat Guna Mewujudkan Kaltim Bangkit 2013” dan didampingi oleh Abdul Sani, SE; Dra. Tri Padianawati; Sukandar,S.Sos; Noordiansyah,SE dan Nurmiana Afriany,ST.2._bupati_berau_-_Makmur

Sesuai arahan dari Kepala Bappeda Kaltim yang dibacakan oleh Kabid Pemerintah dan Aparatur Bappeda Kaltim dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) tahun 2013.

Ada 5 hal pokok yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang penting ini yaitu ;
1.    Visi Misi Kaltim Bangkit 2013;
2.    Potret Socio Economic Daerah Kaltim dan posisi Kabupaten Berau;
3.    Isu dan program prioritas Kaltim 2013;
4.    Dukungan Fiskal; APBN dan APBD Provinsi di Kabupaten Berau  Tahun 2012;
5.    Indikasi Program Prioritas di Kabupaten Berau

2a._peserta_musren_berau_12Pertama tentang Visi dan Misi Kaltim Bangkit 2013 serta pentingnya sinkronisasi dan sinergitas

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 yang merupakan guidance menuju Kaltim Bangkit 2013, pada tahun 2012 ini telah memasuki tahun ke empat  dalam upaya mewujudkan visi Kaltim Bangkit 2013 yaitu “Menjadikan Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera”. Tahun 2013 ini sebagai tahun penentu untuk pencapaian target-target pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Searah dengan tema RKP Nasional tahun 2013, yaitu : “Memantapkan Ekonomi Domestik Yang Kuat, Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat ”, maka RKPD Provinsi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 yang merupakan tahun kelima (terakhir) pelaksanaan RPJMD, telah ditetapkan tema yaitu “Memantapkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Program Pro Rakyat Guna Mewujudkan Kaltim Bangkit 2013“.

Perencanaan pembangunan kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan provinsi, dan sudah pasti terintegrasi dalam kerangka sistem pembangunan nasional. Kinerja pembangunan provinsi merupakan agregat dari pembangunan seluruh Kabupaten/Kota. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan provinsi merupakan agregasi dari semua pencapaian Kabupaten/Kota. Dengan demikian tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan provinsi yang tertuang dalam RPJMD 2009-2013 menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga Sinkronisasi kebijakan dan program kebijakan pembangunan antar pemerintah provinsi dengan pusat dan antar Kabupaten/Kota dengan provinsi menjadi sangat penting.

Oleh sebab itu, saya berkeyakinan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi akan terwujud dengan dukungan seluruh Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Berau. Sayapun berkeyakinan bahwa apa yang menjadi tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi juga menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau, dengan demikian saya juga berkeyakinan program/kegiatan akan selaras dan sinergi sehingga kita bersama dapat bangkit pada tahun 2013.

Musrenbang ini sangat penting dalam rangka  mendapatkan masukan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten/Kota yang memuat program prioritas pembangunan daerah berdasarkan kewenangan pendanaan,  serta mensinergikan program prioritas daerah yang tertuang di dalam rancangan RKPD provinsi dan rancangan RKPD Kabupaten/Kota. Upaya percepatan pembangunan dapat dilakukan dengan memanfaatkan dan mensinergikan semua potensi sumberdaya/program pembangunan yang kita miliki baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan,  lembaga/instansi vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun dari dunia Usaha.

Potret Sosio Ekonomi daerah Kalimantan Timur; dan posisi Kabupaten Berau

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013, secara tegas mengamanahkan kepada kita untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2013 yaitu :
1.     Pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 3,72% tahun 2013 (target nasional rata rata 6,3 – 6,8 persen per tahun sampai dengan 2014), sementara posisi Tahun 2011 sebesar 3,93%, angka ini melebihi target RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar 3,31 %, namun masih dibawah nasional saat ini adalah sebesar 6,5 %.  
2.     Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 sebesar 9,84 % dan nasional sebesar 7,41%. Sedangkan target RPJMD Kaltim sebesar 7,42 % pada tahun 2013, dan target RPJMN sebesar 5 – 6 % pada tahun 2014. Kabupaten Berau pada tahun 2010 berada pada posisi keenam terendah dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 9,33 persen. Kalimantan Timur masih dihadapkan pada tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan masih tingginya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan penawaran tenaga kerja. Disamping itu kualifikasi tenaga kerja  yang dibutuhkan oleh pasar kerja belum dapat sepenuhnya dapat dipenuhi oleh kualitas angkatan kerja yang ada.
3.    Tingkat Kemiskinan pada tahun 2011 sebesar 6,77 % telah melebihi target RPJMD pada tahun 2013 sebesar 7 % .
4.    Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar 3,87 % dari target tahun 2013 sebesar 2,17 % jauh diatas pertumbuhan penduduk Indonesia rata-rata sebesar 1,49 persen. Hal ini disebabkan arus migrasi trend-nya meningkat.
5.    Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim berdasarkan harga berlaku dengan migas  tahun 2011 sebesar  Rp. 390,64  trilliun, meningkat bila dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 320,96 triliun, berada pada posisi ke enam peringkat nasional (setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau). Angka PDRB yang tinggi tersebut ternyata tidak banyak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, hal ini disebabkan terlalu besarnya kontribusi sektor Pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan yang padat modal mencapai 73,6 %, namun sedikit  menyerap tenaga kerja. Sedangkan Kabupaten Berau sebesar Rp. 7.894,90 Trillun.
6.    Pendapatan Perkapita, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 sebesar Rp. 34,77 juta sedangkan  tahun 2011 sebesar Rp. 46,35 juta terlihat mengalami peningkatan. Sedangkan target RPJMD pada tahun 2013 Rp. 65,61 Juta.
7.    Angka IPM sebagai indikator peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia juga meningkat, tahun 2009 sebesar 75,11 menjadi 75,56 pada tahun 2010, dan Kalimantan Timur hingga saat ini berada di peringkat ke-5 (kelima) Nasional, sedangkan Kabupaten Berau dengan nilai IPM sebesar 73,84 berada diposisi ke-7 diantara 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur. Target IPM Provinsi Kalimantan Timur  Tahun 2013   sebesar 77,01
8.    Laju inflasi yang terjadi di Kalimantan pada tahun 2010 dan 2011 masih stabil dan bisa terjaga yaitu 6,32 % dan 6,35 % dari target RPJMN 4 – 6 persen pertahun.

Dari 8 (delapan) indikator utama dan target-target kinerja  pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tersebut diatas, sampai dengan tahun 2011 baru tercapai 1 (satu) target indikator utama pembangunan yang tercapai sesuai dengan RPJMD yaitu Penurunan Tingkat Kemiskinan sementara 7 (tujuh) indikator utama pembangunan belum tercapai. Untuk itu kita semua dituntut untuk berkerja keras dalam upaya mencapai target RPJMD melalui keselarasan dan sinergi program pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupatem/Kota.

Isu dan Program Prioritas Kalimantan Timur Tahun 2013

Pada RKP 2013 diarahkan untuk program/kegiatan quick wins dimana dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berdampak signifikan pada pencapaian target pembangunan dengan  tetap mengacu pada 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas pembangunan dengan bertumpu pada 4 pilar pembangunan : pro growth, pro-poor, pro jobs dan pro environment; yang kita kenal dengan triple track strategy atau quad track strategy.

11 Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu :
(1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Dengan 4 (empat) prioritas program pembangunan yaitu Program MDGs, Pro Rakyat, Keadilan untuk semua, dan MP3EI.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja 2011 dan melihat berbagai permasalahan, isu strategis, prioritas pembangunan nasional serta berdasarkan tema RKPD 2013 maka dirumuskan prioritas pembangunan dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan Kaltim Bangkit 2013 yaitu:
1.     Prioritas 1. Kemandirian dan Kedaulatan Pangan :
a.     Meningkatkan produksi pangan untuk memantapkan ketahanan pangan.  
b.     Peningkatan sumber protein terutama daging dan ikan
2.     Prioritas 2. Pengentasan Kemiskinan
a.     Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 (empat) klaster program penanggulangan kemiskinan;
b.     Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro rakyat miskin;

3.    Prioritas 3. Menurunkan Tingkat Pengangguran
a.     Penciptaan lapangan kerja melalui revitalisasi pertanian;
b.     Mengembangkan  pendidikan non formal dan sekolah kejuruan.
c.     Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
d.     Penciptaan lapangan kerja sektor padat karya
e.    Pengendalian migrasi penduduk

4.     Prioritas 4. Reformasi Birokrasi/ Pelayanan Publik
a.    Pemberian hibah dari Pemerintah Provinsi kepada KPUD Kalimantan Timur untuk penyelenggaraan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2013.
b.     Peningkatan pelayanan publik.

5.    Prioritas 5. Pemberdayaan Ekonomi  Rakyat/Kewirausahaan/ Pengembangan Sektor Riil/UMKM
Mendorong penyaluran KUR disertai pembinaan, karena mampu membuka lapangan kerja/usaha  bagi masyarakat miskin

1.    Prioritas 6. Meningkatkan Mutu Lingkungan
a.    Mengurangi lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan
b.    Rehabilitasi dan konservasi ekosistim pesisir
c.    Dukungan gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim
d.    Penurunan beban pencemaran lingkungan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan.

2.    Prioritas 7. Daya Saing dan Iklim Investasi
Pertumbuhan ekonomi didorong dengan :
a.    Meningkatkan produksi sektor pertanian dalam arti luas/agro bisnis  untuk mendukung agro industri.
b.    Mendorong peran PTSP di  Provinsi dan pembentukan PTSP di Kabupaten/Kota yang belum terbentuk.
c.    Mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

3.    Prioritas 8. Pembangunan  Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan
Pendidikan
a.    Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata;
b.    Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah;
c.    Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi dan tenaga pendidikan
d.    Memperbaiki infrastruktur pendidikan.
e.    Meningkatkan kualifikasi guru ke jenjang S1/D4

Kesehatan
a.    Pelaksanaan program kesehatan preventif terpadu meliputi  peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita;
b.    Program pengadaan peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana kesehatan;
c.    Perbaikan gizi masyarakat;
d.    Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
e.    Upaya peningkatan kesehatan masyarakat

4.    Prioritas 9. Pembangunan infrastruktur
Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada upaya untuk menghubungkan antar sentra-sentra produksi,  sentra produksi kekawasan industri dan kawasan industri menuju outlet  dalam rangka peningkatan daya saing sektor riil;
5.    Prioritas 10. Pembangunan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal
a.    Pembangunan prasarana jalan, perhubungan udara dan sungai dalam rangka peningkatan asesbilitas perbatasan dengan pusat-pusat pertumbuhan yaitu untuk menghubungkan pusat kegiatan strategis nasional (Long Midang, Long Apari dan Long Bawan menuju pusat-pusat pertumbuhan;
b.    Pembangunan prasarana telekomunikasi untuk mengurangi blank spot;
c.    Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
d.    Pengembangan ekonomi lokal dikawasan perbatasan;
e.    Pemberian subsidi ongkos angkut dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat perbatasan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Berau dalam menyusun RKPD Tahun 2013 dapat dilihat dari hasil analisa kinerja pembangunan Kabupaten/Kota dari dokumen Evaluasi Perkembangan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2012 oleh BAPPENAS, yaitu indikasi pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan nilai tambah yang diikuti oleh perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Dari analisa tersebut Kabupaten Berau termasuk :
1.    Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran;
Kabupaten Berau termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-growth, pro-job). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

2.    Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan;
Kabupaten Berau dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-poor). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produkvititas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

3.    Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
Kabupaten Berau termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (pro-growth, pro-human development). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Berau adalah :
1.    Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan perluasan lapangan kerja seperti pada sektor pertanian, dan perikanan serta perdagangan dan jasa.
2.    Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor aau peningkatan kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin selain itu juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.
3.    Membenahi pelayanan publik dibidang kesehatan dan pendidikan selain itu mendorong untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah
4.    Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kabupaten Berau dituntut untuk menyediakan prasarana infrastruktur dasar seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, pasar, air bersih, listrik dan telekomunikasi.

Keempat ; Dukungan Fiskal : APBN dan APBD Provinsi pada Kabupaten Berau
Pada tahun anggaran 2012 baik melalui dana APBN SKPD dan Vertikal, Dana Tugas Pemantuan, Dana Urusan Bersama, Dana Alokasi Khusus (DAK) serta bantuan Keuangan APBD Provinsi Kaltim sebesar Rp. 363.903.868.000  Milyar, yang terdiri dari :
1.     APBN SKPD dan Vertikal Rp. 287.699.742.00,-
2.     Dana Tugas Pembantuan Rp. 12.093.927.000,-
3.     Dana Urusan Bersama Rp. 13.136.829.000,-
4.     Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 6.619.870.000,-
5.    Bantuan Keuangan APBD Provinsi Rp. 65.453.500.000

Kelima ; Indikasi program prioritas Provinsi di Kabupaten Berau 2013 antara lain :

1.    SUMBER DAYA MANUSIA
a.    Pendidikan
1)    Program Belajar 12 tahun
2)    Program Rehab Ruang Belajar
3)    Program Peningkatan Sarana dan prasarana
4)    Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik & Kependidikan
5)    Program Pendidikan Non Formal

b.    Kesehatan
1)    Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan
2)    Program pengadaan, peningkatan dan perbaiakan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
3)    Program perbaikan gizi masyarakat
4)    Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (malaria, DBD dan HIV-AIDS)

c.    Ketenagakerjaan
1)    Program peningkatan kesempatan kerja
2)    Program pendidikan non formal (kecakapan hidup)

d.    Kemiskinan
1)    Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (Jamkesmas/Jamkesda)
2)    Beasiswa Miskin SMA/SMK/MA
3)    Program bantuan beras untuk masyarakat miskin (RASKIN)
4)    Program lingkungan sehat perumahan (Samitasi & air bersih layak bagi masyarakat miskin)
5)    Program pengembangan perumahan (rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin)

2.    EKONOMI
a.    Program Peningkatan Produksi Pertanian/  Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan dan Perluasan lahan sawah (pencetakan sawah dalam rangka Food Estate),
b.    Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna,
c.    Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yang diarahkan pada kegiatan Pendistribusian Ternak  kepada Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan,
d.    Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak yang diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak,
e.    Program Peningkatan Pemasaran  Hasil Produksi Pet yang diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna,
f.    Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perikanan yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan jaringan Hama dan Penyakit Ikan dan Lingkungan, Pengembangan karamba pada lahan eks tambang, sungai besar dan danau,
g.    Program Pengembangan Cadangan Pangan Daerah yang diarahkan pada kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
h.    Program Pemberdayaan Penyuluh Daerah yang diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas dan SDM Penyuluh
i.    Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan Revitalisasi dan Non Revitalisasi serta Kemitraan Perkebunan,
j.    Program Pengendalian Pencemaran yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penilaian Proper dan Pengawasan Kegiatan Usaha dan Jasa
k.    Program Pengendalian Pencemaran
l.    Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
m.    Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
n.    Program Diversifikasi Bahan Bakar
o.    Program Program Raskin
p.    Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
q.    Program Pengelolaan Kekayaan Budaya yang diarahkan pada kegiatan  Perekaman potensi Seni Budaya  dan sejarah daerah.

3.    PEMERINTAHAN DAN APARATUR
a.    Program  peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah;
b.    Program penyelengaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur;
c.    Program peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;
d.    Program penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik;
e.    Pengembangan jaringan teknologi informasi terutama untuk beberapa wilayah yang masih blank spot.

4.    INFRASTRUKTUR
a.    Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan yang diarahkan pada kegiatan Pembangunan jalan Gn. Tabur – Tg. Batu (Samburakat-Sembakungan, SP.Kusiran-Kasa) 24 Km; sudah ada DED; Relokasi jalan ujung landas pacu;  
b.    Program Rehabilitasi/pemerliharaan jalan dan Jembatan;
c.    Program pembangunan turap/talud/bronjong;
d.    Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
e.    Program pengendalian banjir;
f.    Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

Diharapkan dari Musrenbang ini bisa menghasilkan perencanaan yang berkualitas dengan program dan kegiatan yang terarah dan fokus dengan indikator dan target yang terukur.

Pemerintah Provinsi tetap akan terus mendukung dan mengatasi permasalahan-permasalahan Kabupaten Berau di Tahun Anggaran 2013 yang diusulkan baik melalui dana APBD maupun dana APBN. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi usulan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau dengan kriteria sebagai berikut :
1.    Program/Kegiatan berdampak signifikan pada pencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten Berau  serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2.    Memperlhatkan karakteristik daerah/wilayah.
3.    Memperhatikan pembagian kewenangan (pusat, daerah, swasta).
4.    Diutamakan selesai tahun 2013 untuk sumber pembiayaan  APBD Provinsi dan tahun 2014 sumber pembiayaan APBN.
5.    Adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Berau dalam upaya bersama Pemerintah Kalimantan Timur mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis provinsi yang berada di Kabupaten Berau.
6.    Optimalisasi dan peningkatan efektivitas APBD Kabupaten Berau untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi dan nasional.
7.    Program/Kegiatan yang diusulkan tidak ada permasalahan baik lahan maupun dampak sosial lainnya.
Selain itu kebijakan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan  struktur ekonomi berbasis renewable resource menuju ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan  dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap komoditas migas dan batu bara, sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kaltim Bangkit 2013 akan dikembangkan komoditas unggulan dengan pendekatan industri.

Beberapa rencana pengembangan industri seperti kawasan industri Kariangau, Maloy, Bontang, Food Estate dan Kawasan Industri Pariwisata Derawan akan terus didorong pembangunannya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami meminta kepada Kabupaten Berau untuk mengembangkan komoditas unggulan disektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan sebagai penyedia bahan baku bagi kawasan industri Maloy. (Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).

   

MusrenbangNas 2011

bappenas-rus_1Penyelenggaraan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional  (Musrenbangnas) 2011 selama enam hari kerja (18–27 April 2011) di Jakarta.  Forum Pra-Musrenbangnas 2011 bertujuan untuk menselaraskan Rencana Kerja  Kementrian Lembaga (Renja K/L) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Badan Perencanaan Pembangunan  Kalimantan Timur bersama para Kepala Bidang dipimpin langsung oleh DR.Ir.H.Rusmadi.MS dalam mengikuti forum Pra-Musrenbangnas 2011 bersama para Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dalam rangka menyusun rencana kerja SKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012. 

Dari hasil pelaksanaan forum Pra-Musrenbangnas 2011 tersebut diharapkan menghasilkan keputusan dalam rangka sinergi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyelarasan dan sinebappenas-rus_2rgisitas Rencana Kerja Kementian Lembaga (Renja KL) tahun 2012 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012 ini untuk mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia pada 2025. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana saat penutupan pra-Musrenbangnas di Jakarta, 27/04/11. “peningkatan kualitas perencanaan dan mensinergikan pembangunan antara pusat dan daerah itu yang perlu dilakukan dengan peningkatan kualitas proses penyusunan rencana kerja,” katanya.

Pada waktu bersamaan penyelenggaraan Pra-Musrenbangnas 2011 ini sangat berbeda pada penyelenggaraan sebelumnya yaitu dilaksanakan pameran perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk menunjukkan proses dan produk-produk perencanaan yang telah disusun terutama oleh pemerintah daerah.

Stan pameran perencanaan pembangunan BAPPEDA Provinsi Kalimantan, tampak DR.Ir. H. Rusmadi.MS bersama Yusliando, ST Kasubbid. Prasarana Wilayah menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana saat penutupan pra-Musrenbangnas 27/4/11 di komplek Bidakara Jakarta. (Sukandar,S.Sos/Humas BAPPEDA Kaltim).

   

Musrenbangnas Tahun 2010

Sesuai dengan amanat UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diatur bahwa Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dan pendanaan, indikasi program Kementerian/Lembaga, program lintas K/L dan program lintas wilayah, serta kaidah pelaksanaannya. Penyusunan RKP tahun 2011 tentunya dengan mengacu pada RPJMN 2010-2014, yaitu Buku I (prioritas nasional), Buku II (prioritas bidang), Buku III (prioritas wilayah) untuk proses penyiapan materi sidang kelompok. Penelaahan Buku I dan Buku II diperlukan dalam konteks prioritas wilayah (Buku III), untuk ditetapkan format Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UP-PD) yang akan dijadikan acuan Bappeda Provinsi dalam menyusun rancangan awal UP-PD yang diajukan pada Musrenbangnas.

Mainstreaming Hasil Rapat Kerja (Raker) I (Cipanas) dan II (Tampaksiring, Bali) Presiden bersama Gubernur menjadi bahan masukan penyusunan Rancangan Renja K/L dan RKP Tahun 2011 (Inpres 1/2010 tentang Percepatan pembangunan Nasional, penjabaran 10 Directives Presiden, serta Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan meliputi evaluasi program pro-rakyat, pelaksanaan MDGs, justice for all/pengembangan kesejahteraan masyarakat marjinal). Selanjutnya masing-masing K/L melakukan penajaman fokus prioritas dan kegiatan serta keluaran yang disesuaikan dengan masukan prakarsa dan aspirasi dari wilayah dalam Renja K/L masing-masing, dan disampaikan ke Bappenas untuk pembahasan dalam Musrenbangnas yang akan dibuka dua hari mendatang.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 yang sedang disusun ini adalah “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”. Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional di tahun 2011, yang meliputi: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Disamping itu, upaya pencapaian visi nasional juga akan didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang: politik, hukum dan keamanan (polhukam), perekonomian, serta kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan tersebut ditetapkan atas dasar tantangan pembangunan nasional saat ini dan dengan memperhatikan program dan kegiatan pokok yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang besifat realistis, penting, dan mendesak untuk dilaksanakan serta memiliki dampak nyata, terukur dan lansung dirasakan masyarakat. Selain itu, prioritas pembangunan tersebut merupakan rencana aksi bagi strategi pencapaian sasaran pembangunan nasional pada RPJMN Nasional 2010-2014.

Selengkapnya: Musrenbangnas Tahun 2010

   

Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2010

Musrenbangnas Tahun 2010 telah resmi dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (28/04), pukul 10.00 WIB – selesai, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Pembukaan Musrenbangnas dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Ketua Lembaga Negara, Ketua Komisi I-XI dan Badan Anggaran DPR RI, Para Menteri KIB II, para Kepala LPNK, BUMN tertentu, Pimpinan Perguruan Tinggi/Akademisi, Pimpinan Media Massa, Organisasi Profesi, LSM, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Bappeda Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.

Dalam laporannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Armida S. Alisjahbana, MA mengatakan bahwa proses penyusunan RKP Tahun 2011 telah dimulai sejak bulan Januari 2010. Diawali dengan penyusunan rancangan awal RKP oleh Bappenas, yang kemudian dibahas dalam Sidang Kabinet pada tanggal 1 April 2010. Keputusan dalam Sidang Kabinet tersebut ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) pada tanggal 7 April 2010. Selanjutnya, berdasarkan hasil Rakorbangpus tersebut, masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) menyusun rencana kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing berdasarkan arahan yang disepakati dari rancangan awal RKP tersebut. Bersamaan dengan itu, sejak awal April 2010 setiap provinsi juga menyelenggarakan musyarawah perencanaan pembangunan provinsi, yang merupakan puncak dari rangkaian Musrenbang yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Dan hingga hari ini seluruh provinsi telah menyelenggarakan Musrenbang.

Selengkapnya: Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2010

   

Page 1 of 2























 

 simonep    teppa

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Kesuma Bangsa Nomor 2 - Samarinda 75123
Telp 0541 - 741044
Fax 0541 - 742283
Email : mail@bappedakaltim.com / mail@bappeda.kaltimprov.go.id
© Copyright 2009
  -  2014