Diskusi Teknis Wilayah Ekologis dan Daerah Riparian pada Kawasan Ibu Kota Negara (IKN)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarinda, (21/12/2020). Kasubbid Prasarana Cipta karya Perumahan dan Pemukiman Alfino Rinaldi Arief, ST, M.E beserta staff menghadiri Diskusi teknis wilayah ekologis dan daerah Riparian pada kawasan Ibu Kota Negara (IKN) secara virtual melaui aplikasi Zoom meeting.

Kegiatan ini dihadiri oleh ± 85 Peserta yang terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi SDA, Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau), Kementerian PPN/Bappenas (Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Pengembangan Regional, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana), Kementerian ATR/BPN (Ditjen Tata Ruang), Kementerian PUPR ( BPIW, Ditjen SDA, , Ditjen CK, Satgas PPI-IKN).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait definisi dan kriteria Batasan daerah riparian dan mangrove, Mendapatkan masukan terkait deliniasi wilayah riparian dan mangrove pada perencanaan tapak KIPP IKN, Mendapatkan informasi dan masukan fungsi wilayah riparian/mangrove bagi kelangsungan ekosistem dan tujuan-tujuan ekologi pada wilayah terbangun KIPP IKN.

Disampaikan oleh fino Pembanguna IKN perlu memperhatikan konservasi dan perlindungan terhadap area-area riparian yang merupakan daerah peralihan antara wilayah perairan dan daratan, kaya dengan keanekaragaman tumbuhan, yang menyediakan sumber pakan bagi satwa liar.

Perencanaan IKN baik Urban Design dan RDTR sudah mengakomodir adanya Kawasan-kawasan Riparian yang ada di area IKN, khususnya pada KIPP IKN, yang kedepannya perlu dilakukan identifikasi lebih detil sebelum pelaksanaan pembangunan. Menurut Fino dalam rangka mempertahankan habitat satwa, maka perencanaan IKN perlu mempertahankan hutan mangrove dan sempadan sungai ditambah buffer ± 200 M.

Kedepannya akan dilakukan Identifikasi keanekaragaman hayati lebih detil, pada tahap perencanaan skala mikro atau pun meso (RTBL, Desai Kawasan) sebelum pelaksanaan pembangunan agar upaya-upaya perlindungan habitat satwa khusususnya pada area Riparian dapat dilakukan secara tepat pada skala Kawasan atau lingkungan.

 

(HumasBappedaKaltim/Fat/Editor: Sukandar, S.Sos)